Pemilu 2019 Politik

Jumat, 7 Juni 2019 - 23:17 WIB

5 bulan yang lalu

logo

PBB Nilai Yusril Layak Jadi Menteri Jokowi di Bidang Hukum

Wacana kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang diisi oleh banyak kalangan profesional ditanggapi positif oleh Partai Bulan Bintang (PBB).

riaulebihbaik.com, Jakarta – Meski tak lolos parliamentary threshold, PBB menyiapkan kadernya jika diminta jadi salah satu menteri di kabinet periode 2019-2024 kelak.

Sekjen PBB Afriansyah Noor menyebut salah satu sosok profesional yang layak duduk di kursi menteri adalah ketua umum mereka Yusril Ihza Mahendra.

“Dari PBB ada kami punya ketum kami, Pak Yusril yang profesional di bidangnya ya kan. Beliau mumpuni dan beliau menurut saya berpengalaman dan cukup punya pengalaman untuk membangun bangsa bersama Pak Jokowi,” kata Afriansyah, Jumat (7/6).

“Kami punya Pak Yusril yang layak membantu pak Jokowi. Track record beliau dari dulu sudah kita lihat dari bidang apa misalnya di bidang hukum,” lanjutnya.

Kendati demikian, usulan ini sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi sebagai user. Sebab, penentuan siapa yang bakal duduk di kabinet nanti merupakan hak prerogatif Jokowi.

“Kami prinsipnya kalau memang diminta Pak Jokowi dari PBB ada tuh kita punya banyak kader mumpuni yang bisa kita berikan. Tergantung Presiden, dia punya hak prerogatif beliau. Kita dukunglah untuk kemajuan 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Baginya, Jokowi memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam pemerintahan ke depan. Tentunya, dengan perhitungan yang jelas dan tepat sasaran.

“Pak Jokowi punya pemikiran yang bagus ya, artinya semua komponen pendukung partai mendukung beliau baik yang lolos parlemen atau enggak lolos,” jelasnya.

“Pak Jokowi punya perhitungan, punya pertimbangan bahkan mudah-mudahan beliau memilih yang terbaik di antara 10 partai dengan porsi masing-masing,” pungkasnya.

Diketahui, track record Yusril dalam pemerintahan memang cukup banyak. Dia pernah beberapa kali menjadi menteri yaitu Menteri Sekretaris Negara Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia hingga Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia.

Artikel ini telah dibaca 107 kali

Baca Lainnya