Lebaran 2019 Pemerintahan

Jumat, 7 Juni 2019 - 20:17 WIB

6 bulan yang lalu

logo

Ombudsman Minta Pemprov DKI Segera Angkat Petugas Damkar Honorer Yang Tersisa Jadi PNS

Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke Pos Pemadam Kebakaran Sektor 2 Koja, Jakarta Utara, Jumat (7/6/2019) sore. Dalam sidaknya, Ombudsman meminta Pemprov DKI memperhatikan kesejahteraan petugas damkar.

riaulebihbaik.com, Jakarta – Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala saat sidak menemukan masih ada petugas Damkar yang masih berstatus sebagai pegawai honorer sehingga jaminan kerjanya belum penuh.

Selain itu, Ombudsman juga melihat peralatan yang dimiliki oleh Damkar DKI Jakarta belum sepenuhnya berkualitas jika dibandingkan dengan peralatan damkar di luar negeri.

“Damkar DKI memang di atas yang lain, jauh di atas yang lain, jadi kalau tadi bapak bilang bahwa personel masih kurang, kalau kota lain jauh lebih kurang. Belum dari sisi peralatannya dan anggarannya,” ucap Adrianus, 7 Juni 2009, seperti yang dilansir Kantor Berita Antara.

Adrianus menambahkan petugas Damkar juga harus diberikan pelatihan lebih karena tugas mereka tak hanya memadamkan api tetapi juga menyelamatkan manusia hingga hewan seperti kasus kucing yang terjebak di ketinggian hingga ular yang masuk ke pemukiman warga.

“Karena rescue mengharuskan kompetensi yang khusus juga. Contoh, ada korban, ketika diangkat harus hati-hati kalo misalnya patah tulang ya tambah mati, jadi harus ada keterampilan baru seiring tugas yang luas,” kata Adrianus.

Komandan Peleton Damkar Sektor 2 Koja, Irwan Sudarmanto mengaku keterampilan yang dimiliki oleh petugas selama ini kurang, bahkan mereka lebih banyak belajar otodidak dari media seperti youtube.

“Memang perlu peningkatan keterampilan yang lain, model evakuasi, penyelamatan hewan, ini pohon ini perlu perhitungan juga kan, perlu dengan tekni tinggi juga. Karena banyak kabel-kabel juga. Jadi perlu peningkatan pengetahuan juga jangan asal nebang,” ungkap Irwan.

Objek sidak Ombudsman hari ini akan menuju ke 7 titik yaitu meliputi bidang penegakan hukum seperti Kantor Polisi, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, bidang transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara.

Selain itu di bidang kesehatan Ombudsman juga akan melakukan sidak ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas, markas pemadam kebakaran, kantor kelurahan, kecamatan, PLN, pintu air dan pasar.

Artikel ini telah dibaca 173 kali

Baca Lainnya