Hukum News

Selasa, 28 Mei 2019 - 22:23 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Pernyataan Referendum Aceh Bisa Memancing Daerah Lain

Ketua DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Sosok yang akrab disapa Mualem ini meminta kembali referendum untuk masyarakat Aceh.

riaulebihbaik.com, Banda Aceh – Pernyataan itu disampaikan Mualem pada peringatan sembilan tahun (3 Juni 2010–3 Juni 2019) Allahyarham Wali Neugara Aceh, Tgk Muhammad Hasan di Tiro meninggal dunia dan sekaligus buka puasa bersama di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin (27/5/2019), dilansir dari AcehTrend.com

“Kita memintanya dengan berbagai alasan. Salah satu yang utamanya adalah soal nasib negara kita yang berada di ambang kehancuran di mana soal keadilan dan demokrasi sudah sangat terpuruk sekali,” ujar Mualem kepada wartawan di salah satu cafe di Banda Aceh.

Mualem menegaskan, pernyataan yang disampaikannya tersebut berdasarkan atas berbagai hal dan pertimbangan yang matang. Menurutnya, saat ini demokrasi dan rasa keadilan di negara Republik Indonesia diibaratkan seperti “jauh panggang dari api”. Atas dasar itulah, masyarakat Aceh memiliki hak konstitusional sendiri dengan meminta referendum sebagai solusi damai dan sekaligus merintis kembali masa depan rakyatnya sendiri.

“Ini sudah menjadi haknya kita sebagai masyarakat Aceh. Apalagi pasca perdamaian MoU Helsinki, masih banyak nota-nota kesepakatan yang belum direalisasi Pemerintah Pusat. Belum lagi soal ketimpangan ekonomi, kesejahteraan dan marwah bangsa. Sehingga ke depannya secara tidak sadar akan dijajah oleh bangsa asing.Tuntutan referendum yang kita minta itu sudah wajar, sama halnya dengan Timor Leste dulu,” ujar Mualem.

Hal senada juga disampaikan Husaini M. Amin alias Tgk Batee. Mantan Komandan Operasi GAM Wilayah Batee Iliek ini mengapresiasi sikap dan pernyataan Mualem. Menurutnya, tuntutan referendum merupakan solusi damai untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan terhadap nasib rakyat Aceh ke depan.

Referendum adalah wujud realitas politik yang dinamis pada abad 21 saat ini. Mengapa ? Jika sebelumya aspirasi demokratis masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka hanya bisa dijawab dengan kompromi politik, saat ini situasinya sudah berbeda. Gerakan rakyat yang selama ini terkungkung, terintimidasi dengan kekuasan, pelaksanaan hukum negara yang tidak berpihak kepada semua golongan, bisa memicu rakyat berjuang untuk berjuang mencapai kedaulatan daerahnya dengan jalannya masing-masing.

Artikel ini telah dibaca 2452 kali

Baca Lainnya