Ekonomi News

Kamis, 16 Mei 2019 - 14:50 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Pemerintah Hanya Butuh Rp 30,6 Triliun dari APBN untuk Pemindahan Ibu Kota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan mengandalkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

riaulebihbaik.com, Jakarta – Bambang menerangkan, dari empat komponen pembiayaan pembangunan ibu kota baru hanya tiga bangunan di fungsi utama yang menggunakan APBN sebesar Rp 30,6 triliun, yakni untuk membangun Istana Negara, markas Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.

“APBN yang dibutuhkan itu kira-kira Rp 30,6 triliun, dari Rp 30,6 triliun pun itu bukan APBN satu tahun, ini 5 tahun lah misalkan,” ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019), seperti yang dilansir Kantor Berita Antara.

“Berarti kalau dibagi 5 itu, Rp 6 triliun butuhnya (setiap tahun), APBN kita yang diajukan untuk tahun 2020 hampir Rp 2500 triliun,” Bambang menambahkan.

Ia kemudian memastikan biaya pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu anggaran prioritas pembangunan lainnya di APBN.

“Jadi ini makai Rp 6 triliun setahun, Rp 6 triliun itu pun tidak 100 persen mengambil dari rupiah murni atau tidak mengganggu prioritas kementerian lembaga lain,” tegas Bambang.

Estimasi Cost Project dan Pembiayaan Fisik Ibu Kota Negara, kata Bambang, terbagi atas empat komponen, yakni fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

Pertama, fungsi utama seperti gedung legislatif, eksekutif, yudikatif sebesar Rp 32,7 triliun diestimasikan menggunakan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment, kecuali pembangunan Istana Negara dan markas Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang menggunakan APBN, Termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.

Kedua, fungsi pendukung seperti Rumah Dinas, Sarana Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan juga menggunakan Skema KPBU Availability Payment, sementara Sarana Pendidikan (Perguruan Tinggi) dan sarana kesehatan sebesar Rp 265,1 triliun dapat bekerjasama dengan swasta dengan menggunakan skema kerja sama pemanfaatan.

Ketiga, fungsi penunjang yang terdiri atas sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, hingga sarana olahraga akan memakam biaya sebesar Rp 160,2 triliun dengan menggunakan Skema KPBU Availability Payment, sementara penyediaan ruang terbuka hijau menggunakan APBN Termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.

Terakhir, pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun juga menggunakan APBN Termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.

Artikel ini telah dibaca 260 kali

Baca Lainnya