News Pemilu 2019

Rabu, 8 Mei 2019 - 11:07 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Langkah Gegabah Wiranto

Rencana Menkopolhukam Wiranto untuk membentuk Tim Hukum Nasional yang akan bertugas mengkaji ucapan dan tindakan tokoh-tokoh berkaitan dengan hasil pemilu itu sama sekali tidak perlu, sebab negara kita telah memiliki sistem hukum dan peradilan yang menangani segala perkara kejahatan politik.

PEKANBARU – Rencana tersebut hanya akan semakin memperlihatkan sikap pemerintah yang paranoid dalam menghadapi situasi politik pasca pemilu. Tim Hukum Nasional yang akan direncanakan itu akan mubazir karena tidak memiliki legitimasi untuk memberikan saran mengenai penegakan hukum. Jika hal itu tetap dilakukan, pemerintah telah mengintervensi urusan penegakan hukum.

Hukum di NKRI sudah mengatur semua jenis pelanggaran, termasuk mengenai ucapan dan tindakan yang membahayakan negara. Biarkan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang mengkaji masalah ini. Mereka pun tidak boleh serampangan bertindak. Sekadar menyerukan “people power” atau menuduh adanya kecurangan dalam pemilu tidak bisa dijerat secara hukum. Lain halnya bila seruan itu berdampak langsung dan nyata, misalnya adanya serangan fisik terhadap kantor Komisi Pemilihan Umum.

Pemerintah seharusnya mendorong agar KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan tugasnya secara adil serta transparan. Lembaga-lembaga itu harus menuntaskan segala kasus kecurangan yang dituduhkan oleh kubu yang tak puas terhadap hasil pemilu. Proses penghitungan suara pemilu secara nasional pun perlu dilakukan secara transparan agar tidak mengundang kecurigaan.

Kita semua harus menyadari, bahwa pemilu merupakan mekanisme politik yang amat penting dalam negara demokrasi. Pemerintah harus menjaga proses ini hingga selesai dengan tetap berpijak pada tatanan demokrasi yang benar. Mengintervensi proses penegakan hukum lewat pembentukan Tim Hukum Nasional jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Cara ini juga tidak akan meredakan konflik politik, malah bisa menyebabkan situasi semakin panas. Banyak para tokoh yang menentang rencana ini, salah satunya adalah Fahri Hamzah. (riaulebihbaik.com)

Artikel ini telah dibaca 63 kali

Baca Lainnya